KNPI Minta Pemerintah Tetapkan PMK sebagai Wabah Nasional Agar Penanganan Lebih Maksimal

Foto : Ketua Umum KNPI Ryano Pandjaitan saat mengunjungi salah satu area pertanian Binaan

Madilog.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ryano Pandjaitan menyerukan agar pemerintah menyikapi serius Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini tengah mewabah di Indonesia. PMK ini sudah berdampak luas, membuat banyak ternak mati, dan akhirnya berdampak pada nasib para peternak.

Sampai saat ini sudah banyak peternak, besar maupun kecil yang merugi akibat penyakit ini.

“Kami meminta pemerintah segara menetapkan status wabah nasional agar penanganan ini bisa lebih maksimal dan dari pemerintah pusat punya kendali dalam penanganan wabah ini. Kami sudah melihat banyak sekali peternak kecil maupun besar yang terdampak karena wabah PMK,” kata Ryano.

Sebagaimana diketahui, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kini telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia per 22 Mei 2022, dari sebelumnya 15 provinsi. Keenam belas provinsi yang memiliki kasus PMK antara lain adalah Aceh, Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau dan Sumatra Utara.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat telah ada 82 kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK atau mencapai 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021. Sebaran penyakit PMK dengan jumlah sapi dan kerbau positif PMK di Jawa Timur adalah 2.569.774 dari total 5.263.624; Jawa Tengah 788.150 dari total 2.066.457; Sumatera Utara 492.139 dari total 1.032.644 dan Jawa Barat 396.364 dari total 819.993.

Selain dampak terhadap peternak, penjualan daging sapi di beberapa daerah pun mengalami penurunan akibat kekhawatiran masyarakat. Dampak lain yang belum terasa di masyarakat namun sudah dirasakan peternak adalah produksi susu sapi yang juga anjlok, yang jika tidak segera ditangani akan berdampak pada kelangkaan susu.

Sejauh ini kami menerima informasi bahwa serapan susu lokal oleh salah satu industri pengolahan susu di Jawa Timur sudah berkurang sebesar 230 ton dalam satu hari dan bahkan salah satu koperasi susu sapi terbesar di Jawa Timur sudah mengalami penurunan produksi sebesar 48 ton per hari yang tentu saja menimbulkan keresahan terutama bagi peternak sapi kecil yang menjadikan beternak susu sapi sebagai pekerjaan utama.

“Pemerintah perlu memberikan rasa aman kepada masyarakat, supaya tidak beredar informasi yang simpang siur atau hoax yang akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan kajian dari DPP KNPI terkait kondisi terkini, maka DPP KNPI mengusulkan agar pemerintah mengambil tindakan sebagai berikut:

  1. Menetapkan wabah PMK ini menjadi wabah nasional
  2. Membentuk satuan tugas khusus menangani wabah PMK
  3. Menunjuk juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah PMK
  4. Memastikan ketersediaan obat PMK untuk semua
  5. Menyiapkan program bantuan kepada peternak kecil dan besar
  6. Memastikan pasokan daging dan stabilitas harga daging menjelang hari raya Idul Adha
  7. Menyiapkan dan mendorong industri yang memproduksi obat PMK dalam negeri sebagai langkah mitigasi di masa depan

“Tentu kita tidak ingin wabah ini terjadi lagi, tapi kita perlu mitigasi agar jika suatu saat terjadi wabah lagi, kita sudah siap. Sejak tahun 1990an kita sudah bebas dari PMK, sekarang muncul lagi. Dan kita tidak siap. Ini pembelajaran penting buat kita bersama untuk menyiapkan mitigasi,” ujar Ryano.

KNPI juga menawarkan diri untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK ini. “Kami menyediakan diri untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani wabah ini. Menjadi tanggung jawab kami pula, sebagai pemuda, untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak wabah PMK ini,” papar Ryano. (Editor/Irama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *