Memicu dan Memacu Halmahera Timur

Halmahera, MADILOG.ID – Halmahera pulau yang memiliki jutaan kandungan mineral untuk kebutuhan industri 4.0 dan 5.0. Bahan baku energi masa depan selain energi fosil pun terkandung banyak di perut bumi Pulau Halmahera termasuk di bagian Timur.

Halmahera Timur merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah. Anehnya, kini Halmahera Timur dalam banyak hal masih mengandalkan fasilitas pelayanan publik dari kabupaten Halmahera Utara, khususnya dalam urusan pelayanan pendidikan tinggi dan kesehatan publik.

Bahkan urusan perdagangan dan kebutuhan pangan, Halmahera Timur masih mengandalkan Tobelo dengan jalur kapal putih tol laut pelabuhan Subaim – Tobelo, dengan jalur darat 5 jam. Ke Kota Ternate dengan jadwal pesawat 3 kali dalam seminggu dari Bandara Buli, atau perjalanan 5 jam darat ditambah menyeberang laut dari Sofifi.

Halmahera Timur termasuk daerah kaya kandungan mineral, ada beberapa perusahaan tambang termasuk BUMN yang beroperasi disana, seperti PT. Antam, PT. Waskita dan perusahaan swasta seperti PT. IWIP.  PT, Yudistira Bhumi Bhakti, Heng-Fung, Haltim Meaning, dll.

Tapi kekayaan alam kandungan mineral bawah tanah itu belum mampu memajukan penduduknya. Rakyatnya yang dari pemilik lahan menjadi pekerja di perusahaan tambang. Ciri khas masyarakat yang tidak mampu bernegosiasi dengan pemilik modal. Menyerahkan aset (Tanah) yang tidak akan habis dan memilih menjadi buruh di perusahaan.

Bila menilik fakta, seyogyany kemajuan suatu daerah ditandai oleh infrastruktur publik, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Halmahera Timur dalam hal pelayanan kesehatan masih merujuk ke RSUD Tobelo atau RSUD Ternate untuk tindakan medis lanjutan, dan Perguruan Tinggi juga belum ada. Sementara jalan publik rusak padahal trliunan uang dihasilkan dari perut bumi.

Di sisi lain, penyiapan sumberdaya manusia masih mengandalkan kampus di Tobelo, di Kota Ternate atau di propinsi lain. Padahal kekayaan mineral sumber daya alam membutuhkan tenaga kerja terlatih dan terdidik untuk mengelola kekayaan alam.

Perguruan tinggi dibutuhkan segera untuk menyiapkan tenaga kerja lokal dalam mempercepat, memicu dan memacu kemajuan peradaban lokal. Karena itu politik lokal harus didorong memikirkan dan mengeksekusi kebijakan terkait hal itu. 

Tanpa kesiapan tenaga kerja lokal maka kekayaan alam hanya akan dinikmati masyarakat pendatang yang menjadi tenaga kerja di perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan alam setempat. Tanpa itu, usia produktif masyarakat lokal akan alami pengangguran tinggi.

Politik lokal harus berpihak pada pemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa segala program studi harus dibiayai melalui APBD atau dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi disana. Tiap 3,5 – 5 tahun, daerah akan mendapati tenaga kerja sarjana yang dibutuhkan.

Tapi mendirikan perguruan tinggi di Halmahera Timur menjadi pilihan strategis. Pendirian dan pembangunan bisa kerjasama Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Agama dan Perusahaan Tambang termasuk BUMN. 

Dengan aktivitas eksplorasi bernilai triulanan per tahun, Halhamera Timur sangat dimungkinkan memiliki perguruan tinggi yang dibiayai perusahaan tambang yang beroperasi disana. 

Kemajuan suatu daerah dapat dipicu dan dipacu oleh pendidikan tinggi. Maka dalam waktu singkat Universitas Halmahera (Uniera) dan Univeritas Hein Namotemo (Unhena) sebaiknya membuka cabang perkuliahan di Buli, Halmahera Timur sambil menunggu Kemendikbud RI mendirikan kampus Politeknik, Sekolah Tinggi atau Univeritas disana.

Bila ide/gagasan memajukan Halmahera Timur dimulai dari pengembangan kualitas sumberdaya manusia, maka kemajuan masyarakat akan lebih mudah dan cepat bisa tercapai. Tapi kepemimpinan politik lokal (Good will) menjadi syarat mutlak untuk mengerjakannya. 

Dan konsolidasi pemuda melalui KNPI Halmahera Timur dapat mengawalnya. Kelompok Cipayung harus segera hadir disana bila kampus sudah berdiri. Agar kepemimpinan politik lokal membawa narasi kemajuan dengan mengusung ide/gagasan jangka panjang. Dan menghindari kepala daerah dan pejabatnya terjerat kasus korupsi.

*) Pemerhati Kekuasaan/Jabatan, Ketua DPP KNPI Bid. Politik Dalam Negeri, Inisiator Kawal Konstitusi, Staff Pribadi Wakil Bupati Sleman 2010 – 2013. Tulisan dalam rangka konsolidasi KNPI Halmahera Timur.

Oleh: Dikson Ringo *)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *