Kesenjangan Pendidikan Di Daerah Tertinggal, PP GMKI Siap Menjadi Pionir Perubahan

Jakarta (3/5/2021) – Pengurus Pusat (PP) GMKI mengadakan Webinar Nasional bertajuk “Potret Pendidikan Indonesia Di Wilayah Tertinggal”. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada 2 Mei 2021. Kegiatan ini menghadirkan narasumber baik akademisi maupun praktisi pendidikan serta partisipan yang adalah kader-kader GMKI se-tanah air.

Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian PP GMKI, Roberto Duma Buladja mengungkapkan bahwa realitas pendidikan Indonesia di wilayah tertinggal masih jauh dari harapan. “Isu pendidikan di daerah tertinggal merupakan salah satu fokus isu kami sepanjang satu periode ini. Inilah bentuk kepedulian kami untuk mendalami secara serius persoalan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.

Dalam opening speech itu, Roberto menyatakan bahwa “Webinar ini adalah pertemuan perdana dalam rangkaian panjang webinar nasional yang akan dilakukan kedepannya. Pada puncaknya nanti kami akan menggelar festival pendidikan dan kebudayaan di salah satu daerah tertinggal. Pada momentum itu, kami juga akan melaunching sebuah buku sebagai produk intelektual dari aktivitas webinar ini”.

“Rangkaian webinar ini sekiranya semakin memudahkan pengonsolidasian seluruh potensi dan sumber daya GMKI dan seluruh pihak untuk secara bersama berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di daerah tertinggal. Adapun mengenai target dan tujuan yang sudah kami canangkan, termasuk bekerja sama dan melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek untuk mengambil bagian aktif di dalamnya. Bahwa GMKI Siap menjadi pionir perubahan dan kemajuan pendidikan di daerah tertinggal.” pungkasnya.

Akademisi UKSW, Dr. Dharmaputra Palakahelu, M.Pd mengungkap adanya kesenjangan pendidikan Indonesia di wilayah tertinggal. “Gap mutu layanan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah-daerah tertinggal masih cukup besar. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, dijumpai sejumlah kesulitan seperti sekolah harus ditutup, guru dan siswa dituntut untuk mengajar dan belajar dari rumah. Satu kondisi yang tentu tidak biasanya”, tuturnya.

Dengan memotret pada tingkatan mikro, aktivis Yayasan Nusantara Sejati (YNS) ini juga mengatakan bahwa persoalannya tidak semua wilayah memiliki akses jaringan dan terbatasnya siswa yang memiliki gadget. Alternatif lain adalah guru men-delivery materi ajar secara langsung, baik guru ke rumah siswa atau siswa/orang tua mengambil bahan di guru atau sekolah. Upaya ini cukup beresiko dan membutuhkan upaya ekstra untuk wilayah dengan transportasi yang terbatas.

“Potret ini sebenarnya merupakan akumulasi persoalan pendidikan yang selama ini ada di banyak daerah tertinggal. Antara lain: kualifikasi guru dan dampaknya pada mutu pembelajaran, tingkat kehadiran guru dan kepala sekolah di sekolah yang cukup rendah, tingkat absensi siswa yang masih cukup tinggi, kesadaran orang tua terhadap pendidikan yang rendah (orang tua tidak peduli apakah anak belajar atau tidak, yang penting anak harus naik kelas); dan pengawasan Dinas yang terbatas,” tambahnya.

“Perlu didesain strategi atau model pembelajaran yang kontekstual, nyaman, efektif dan kolaboratif serta pendekatan yang berpusat pada siswa (student centris) bukan malah sebaliknya, teacher centris. Pada sisi lain, penting untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis IT sejak dini, terutama dalam membuka akses siswa terhadap layanan pendidikan yang bermutu, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman belajar dengan siswa lain di luar kampung mereka,” ungkapnya.

Ardyanto Kristofel Ranja Nggili., S.Sos, M.Si juga memaparkan pengalaman nyatanya sebagai praktisi pendidikan yang telah malang melintang di lapangan. Berdasarkan pengalamannya, ia menyampaikan bahwa “Konsep merdeka belajar harusnya membuka ruang bagi pengembangan metode kreatif dari masing-masing wilayah sesuai konteks dan kearifan lokalnya,” tegasnya.

Direktur Yayasan Charis Indonesia (YCI) ini juga menilai bahwa “Kebijakan pemerintah dalam pelatihan bagi guru-guru cenderung masih menggunakan pola konvensional, seperti seminar, yang mana instrukturnya dari pusat. Harusnya pemerintah mampu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal di daerah yang telah lama konsen dan bergelut dengan dunia pendidikan di daerah tertinggal.”

Pria yang juga aktif di Komunitas Peduli Pendidikan Sumba, NTT ini pada akhirnya mengetengahkan bahwa ada empat pilar utama dalam dunia pendidikan, diantaranya pemerintah, tenaga pendidik (guru), siswa, dan orang tua siswa. Keempat pilar ini menjadi faktor penting dan penentu bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Red.

Baca Juga :



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.