Oleh: Dikson Ringo *)
![](https://madilog.id/wp-content/uploads/2021/03/Agus.jpg)
![](https://madilog.id/wp-content/uploads/2021/03/Agus.jpg)
Kepemimpinan (kekuasaan/jabatan) idealnya mengaktualisasi nilai-nilai yang mewujudkan supremasi hukum, menjadi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan dan hambatan berbagai bidang kehidupan.
Opini publik dalam 3 hari ini disuguhi atraksi politik, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dan Rapat “Pleno” DPP KNPI menunjuk Pelaksana Tetap Ketua Umum DPP KNPI, walau yang benar Pelaksana Tugas (Plt).
KLB Partai Demokrat menggulingkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kekuatan faksi 3; pendiri, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie dengan memggandeng kekuatan eksternal Moeldoko, pejabat inti istana.
Di tempat lain, sabtu 6/3/2021 Rapat “Pleno” DPP KNPI menunjuk Mustahuddin sebagai Plt. Ketua Umum KNPI menggantikan Haris Pertama. Alasannya mekanisme organisasi tidak berjalan dan pengelolaann keuangan tidak transparan.
Merujuk teori Maxwell, kepemimpinan bukan kemampuan untuk mendapatkan pengikut, bukan untuk mnencapai kedudukan, jabatan/pangkat, setelah mendapatkannya kemudian berpikir bahwa mereka sudah menjadi pemimpin.
Persoalannya apakah pemimpin mampu mempengaruhi orang lain atau pengaruh apa yang diberikan kepada orang lain. Hal itu terlihat dalam teori segitiga kekuasaan, yakni komunikasi, pengakuan, dan pengaruh.
Ketika pemimpin berkomunikasi dengan orang lain, akan melahirkan pengakuan mereka akan kompetensinya, pada akhirnya pengakuan itu akan sampai pada pengaruh terhadap orang lain.
Kepemimpinan (kekuasaan/jabatan) idealnya mengaktualisasi nilai-nilai yang mewujudkan supremasi hukum, menjadi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan dan hambatan berbagai bidang kehidupan.
Bila kepemimpinan (kekuasaan/jabatan) tidak mengindahkan etika dan nilai-nilai maka kekuasaan menjadi kehilangan aroma manfaat bagi publik. Para pihak akan dituduh publik sekedar asas manfaat, jabatan menjadi sarana berburu rente, bagi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Era digital seringkali menyajikan kebenaran permukaan lalu menutupi kebenaran faktual. Apa yang tersaji diberita menjejali pikiran publik, dampaknya sikap malas mencari kebenaran sesungguhnya. Hal ini membuat muak tapi disisi lain kekuasaan sangat memabukkan.
*) Pemerhati Kekuasaan/Jabatan, Ketua DPP KNPI Bid. Poldagri