Kartu Prakerja Yang Rumit dan Penuh Intrik

Jakarta, Madilog – Program kartu prakerja yang dicanangkan pemerintah menuai banyak kritikan dari beberapa pihak. Sebab, kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah ini hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa mendapatkan hasil alias mubazir.

Dari awal sudah banyak pihak yang secara tegas mengkritik program Prakerja yang dijalankan Pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengkritik cara pemerintah menyediakan pelatihan pada program Kartu Pra Kerja. Sebab, pemerintah menggunakan pendekatan konsumen sebagai raja dalam program ini.

“Lalu pemerintah tinggal bikin jaring besarnya, ini asumsi yang keliru,” kata Ahmad dalam diskusi online Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 29 April 2020.

Gelombang 4 Tertahan dan Tidak Jelas Kapan dibuka

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4 sudah ditangguhkan sejak pertengahan Mei 2020 karena alasan evaluasi dari Pemerintah. Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, diawal pihaknya sudah berjanji akan membuka pendaftaran gelombang keempat program Kartu Prakerja, namun sampai saat ini gelombang 4 Prakerja belum juga dibuka.

Kendati demikian, Denni mengakui dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan pembukaan pendaftaran gelombang keempat program Kartu Prakerja.

“Jadi sabar sedang berproses tetapi Insyaallah tidak lama program Pra Kerja gelombang keempat akan dirilis,” ungkap dia.

Pendaftaran Kartu Prakerja ditangguhkan sejak pertengahan Mei 2020. Presiden Joko Widodo berjanji pendaftaran akan dibuka hingga November 2020. Rencananya ada 5,6 juta peserta yang ikut Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun.

Insentif yang tak kunjung cair

Sosial media diramaikan dengan pesan yang dikirimkan dalam sistem online prakerja yang berisikan untuk bersabar karena insentif belum bisa dicairkan sesuai jadwal.

“Terimakasih atas kesabaran kamu terhadap keterlambatan pembayaran insentif yang sudah menjadi hak kamu sebagai peserta. Sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah, Manajemen Pelaksana tunduk terhadap keputusan Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan Kartu Prakerja, yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran tersebut.”. Demikian pesan yang beredar di salah satu grou facebook prakeja dan menuai beragam komentar.

Banyak peserta yang berharap agar insentif segera di proses karena sudah menjadi hak mereka. Semoga kasus dan problematika dalam pemerintahan tidak mengorbankan rakyat kecil karena insentif itu sudah menjadi milik kita, ungkap salah seorang peserta grup. Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.