Petak Umpet Para Legislator di Gedung Parlemen Nias Utara

Penulis: Niatman Aperli Gea,S.E.

Umpatan, manufer dan retorika adalah sesuatu yang lumrah dalam perpolitikan. Maju selangkah, mundur sepuluh langkah, lalu menyerang adalah taktik tak terduga yang sering dimainkan. Hari ini sejalan besok bubaran, itu juga biasa. Inilah kemudian dikenal dengan istilah seni panggung, tempat para aktor politik berperan dengan taktiknya masing-masing.

Tujuan akhirnya memang hanya satu, yaitu kepentingan. Kepentingan buat rakyat, kepentingan untuk konstituen. Karena di sanalah mereka dilahirkan, di rahimnya rakyat sang pemilik kedaulatan.

Ironisnya, di sebahagian daerah konsep yang dicetus para filsuf yunani itu, terkadang tak dipahami sebagai satu roh perjuangan bersama. Acap kali, para politikus bermain di wilayah abu-abu. Tanpa konsep, tanpa arah dan tujuan. Sehingga tindakan ini dianggap blunder dan berakibat fatal bagi keberlangsungan karier politik mereka dimasa depan. Bahkan merugikan rakyat sebagai konstituen yang kepentingannya mereka wakili.

Mengamati situasi politik di salah satu Kabupaten di Pulau Nias yaitu Nias Utara merupakan satu contoh dekat, seperti apa tingkah para senator di parlemen. Bermula dari pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 hingga pembahasan APBD 2020, yang kini sedang digodok DPRD di Kabupaten tersebut.

Sebelumnya, DPRD menolak pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran 2018. Alasannya klasik, Pemerintah tidak mau menjelaskan secara rinci, 18 mata anggaran temuan banggar. Mestinya, dengan merekomendasikan persoalan ini ke ranah hukum, maka tidak akan menyadera agenda-agenda penting berikutnya.

Namun itu tidak dilakukan. Mereka justru menyandera pembahasan P-APBD. Dari 24 kursi Anggota dewan aktif, hanya 13 orang yang menghadiri pembahasan. Sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk ditingkatkan ke paripurna. Akhirnya penetapan P-APBD pun gagal.

Kini, pembahasan APBD 2020 juga terancam gagal. Dikarenakan tingkat kehadiran anggota dewan pada tiap kali pembahasan, sangat minim. Desas-desus yang berkembang menyebutkan, bahwa sebahagian besar anggota dewan yang malas berkantor adalah mereka-mereka yang kalah pada pileg 2019 kemarin.

Dalam setiap dinamika yang terjadi, secara kasat mata terlihat petak umpet antara senator yang kalah dengan yang kembali duduk di parlemen. Untuk pembahasan P-APBD misalnya, anggota dewan yang kalah sebahagian besar memiliki inisiatif yang tinggi untuk menghadiri tiap rapat di DPRD. Sementara beberapa anggota dewan yang kembali terpilih ogah melibatkan diri (minus fraksi pro pemerintah). Saat pembahasan APBD 2020 yang kini sedang bergulir ditingkat komisi, dibalas oleh anggota dewan yang kalah dengan menghiraukan setiap undangan rapat yang dilayangkan.

Umpet-umpetan ini berbahaya, karena merugikan semua pihak. Merugikan pemerintah, merugikan rakyat dan merugikan anggota dewan itu sendiri. Mestinya, rakyat tergerak untuk memikirkan serius persoalan ini. Mungkin, sudah saatnya kelompok mahasiswa mulai membangun kajian-kajian akademik. Atau Kelompok LSM menggunakan fungsi Sosial Controlnya. Agar kemudian, dinamika yang terjadi ini, tidak semakin merugikan kabupaten Nias Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *