Pembaharuan dalam dunia hukum kerap kali memicu perdebatan yang mendalam di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini tidak terkecuali bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, mengungkapkan pandangannya bahwa meskipun KUHP dapat diaplikasikan secara universal, terdapat tiga hal yang menurutnya unik dan tidak bisa dibandingkan dengan hukum pidana lainnya di dunia. Pernyataan ini mengundang pertanyaan terkait identitas hukum nasional serta adaptabilitasnya terhadap praktik hukum global.
Universalitas KUHP Indonesia dalam Perspektif Global
Menurut Wamenkum, KUHP Indonesia memiliki sifat universal yang mengizinkan penerapannya secara luas dalam berbagai konteks. Sifat universal ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk menerjemahkan aturan-aturan ini ke dalam berbagai situasi yang berbeda. Namun, di tengah universalisasi, terdapat komponen-komponen unik yang tidak dapat diabaikan. Ini menjadi refleksi dari nilai dan norma-norma lokal yang menjadikan KUHP Indonesia lebih dari sekadar salinan dari sistem hukum lain.
Tiga Elemen yang Tak Tersebandingkan
Wamenkum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa ada tiga aspek dari KUHP yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum pidana negara lain. Aspek pertama adalah pendekatan restoratif dalam beberapa hukumannya, yang lebih mengedepankan pemulihan keadaan daripada sekadar hukuman. Kedua, perhatian khusus terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang dijaga dalam sejumlah pasal. Aspek ketiga berhubungan dengan penerapan hukum yang memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat setempat, memungkinkan penyesuaian yang lebih bersifat lokal daripada sekadar mengikuti norma global.
Pendekatan Restoratif dalam Pidana
Satu dari tiga aspek utama yang diangkat Wamenkum adalah orientasi KUHP pada pendekatan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian korban, pelibatan pelaku dalam proses penyelesaian yang lebih konstruktif, dan reintegrasi sosial. Di negara lain, terutama yang mengadopsi sistem hukum anglosaxon, fokus utama masih berada pada pemberian hukuman yang berat sebagai efek jera. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia ini terbilang progresif dan lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakatnya.
Peran Nilai Tradisional dan Kearifan Lokal
Elemen lain yang diungkap oleh Wamenkum adalah kepedulian KUHP terhadap nilai-nilai tradisional. Tidak sedikit aturan dalam KUHP yang merupakan cerminan dari aturan hukum adat yang telah berlangsung lama. Ini menjadi penanda bahwa hukum Indonesia tidak sekadar menyalin dari luar tetapi juga menakar dan menimbang dari konteks sosial di mana hukum tersebut akan diterapkan. Pemeliharaan nilai tradisional ini tentu menawarkan tantangan dalam harmonisasi hukum internasional tetapi menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia.
Implementasi Kontekstual yang Adaptif
Aspek terakhir dari elemen tak tersebandingkan adalah penerapan hukum yang adaptif dengan latar belakang sosial budaya. Penerapan ini memungkinkan hukum berjalan lebih relevan dan efektif karena tidak semata-mata statis. Pemahaman terhadap konteks lokal diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik karena mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat terkait. Dalam perkembangan hukum global yang semakin homogen, pendekatan semacam ini menjadi nilai lebih yang bisa diadaptasi oleh negara lain yang merasakan ketidaksesuaian antara norma universal dengan realitas lokal.
Kesimpulan: Mencari Identitas Hukum di Tengah Globalisasi
KESIMPULAN
Kehadiran tiga aspek yang unik dalam KUHP Indonesia, seperti yang diungkapkan Wamenkum Eddy Hiariej, memberikan warna tersendiri bagi sistem hukum pidana negara ini. Meski terdapat universalitas pada kerangkanya, elemen-elemen seperti pendekatan restoratif, perhatian terhadap nilai-nilai tradisional, dan penyesuaian kontekstual memperlihatkan identitas yang khas. Tantangan ke depan adalah menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas lokal dengan kebutuhan harmonisasi internasional. Namun, dengan pendekatan yang bijak, Indonesia berpotensi menawarkan praktik hukum yang tidak hanya efektif di skala nasional tetapi juga memberi inspirasi bagi perkembangan hukum di dunia.
