Kapolri Sigit Diharapkan?

Jakarta, MADILOG.ID – Siapa tidak kenal Komjend. Listyo Sigit Prabowo, perwira tinggi polisi yang moncer. Gerak kepemimpinannya lembut tapi tegas dan terukur, masalah besar terkesan mudah diselesaikan. Tipikal menyederhanakan masalah rumit dan kerja tuntas.

Melihat ujian kepemimpinannya sebagai Kapolda Banten, sempat ditolak para ulama, ciri khas problematika masalah republik ini sejak merdeka, menolak yang berbeda dengan mayoritas. Tanpa hiruk-pikuk selesailah masalah tersebut. Sebelumnya mampu meredam masalah renovasi Gereja Katolik di Karimun, Kepulauan Riau. Semuanya didamaikan dengan senyap dan kisruh opini publik menjadi tenang.

Terakhir dalam kasus kematian Laskar FPI, ada kontestasi popularitas disekitar pergantian Kapolri, lagi-lagi Komjend. Listyo Sigit tidak ikut ambil panggung tapi perlahan menyelesaikan kasus tersebut secara terukur dan proporsional. Senyap, membuat kelompok bertikai senyum penuh hormat padanya.

Kini namamya calon tunggal yang diuji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, pilihannya cuma dipilih atau ditolak. Membaca sikap publik dan fraksi di Senayan, bahkan Fraksi PKS malah cenderung mendukung. Menurut logika politik, cuma kepentingan publik atau kepentingan bersama para politisi yang mampu memyatukan keputusan politik.

Gerak senyap, kematangan dan penerimaan publik menjadi prasyarat Presiden Jokowi mendominasikan Komjend. Listyo Sigit menjadi Kapolri. Selain rekam jejak kebersamaan mereka sejak dari Solo. Walau operasi pembersihan gangguan sudah dilakukan setahun belakangan ini.

Presiden Jokowi tipikal pemimpin yang suka memilih langkah catur kuda, gerakan zig-zag dalam mendobrak dan menyelesaikan masalah rumit dan menahun. Para oligarkhi penguasa ((Elit) politik dan pengusaha kuasa dikejutkan seperti sengatan listrik. Seperti filsafat aksara Jawa, dipangku mati. Banyak musuh politik tumbang atau terdiam tak berdaya lagi.

Pengusaha kuasa dibanting dengan kebijakan Tax Amnesty, tak melapor kekayaan maka bersiap dihantam pemerintah. Sekelas Tommy Suharto turut melapor kekayaan lalu dapat pengampunan pajak, data kekayaannya terpaksa diketahui pemerintah. Banyak pengusaha kuasa, Desertasi Bang Akbar Tanjung menyebut penguasa berusaha bisnis atau pengusaha berkuasa politik, terpaksa sukarela melaporkan keberadaan kekayaan mereka yang disimpan di antah-berantah.

Reformasi polri sejauh ini berjalan tidak progresif, sementara polisi ujung tombak membersihkan kotoran sistem birokrasi yang korup di republik ini. Maka Komjend. Listyo Sigit mendapat agenda membersihkan kepolisian sebelum membersihkan birokrasi republik ini, polisi mengawal policy (Kebijakan publik). Dan itu syarat naik level republik ini menuju 7 besar dunia (G7) sebelum Presiden Jokowi purna jabatan tahun 2024. Termasuk mengawal dampak lanjutan UU Cipta Kerja ada dalam agenda kerjanya.

Tentu reformasi polri akan memicu pembersihan di bidang yudisial, peradilan. Seperti pernyataan Komjend. Listyo Sigit hari ini, tidak perlu nenek mencuri kakao atau anak melaporkan ibunya di proses hukum (pidana) karena rakyat butuh hukum untuk dirasakan bukan sekedar dijalankan, keadilan (hukum) itu soal rasa. Tapi publik tetap harus mengawasi Jend. Listyo Sigit Prabowo selama memimpin Polri. karena sulit menemukan kelemahannya.

Oleh: Dikson Ringo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.